89 Persen Luas Wilayah Perkebunan Milik Rakyat Jabar, Produksinya Masih Perlu Binaan

Mediapriangan.com - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jafar Ismail mengatakan, luas wilayah perkebunan Jabar mencapai 470 hektare. 

Dari total luas wilayah perkebunan tersebut,  89 persennya merupakan milik rakyat, 11 persen merupakan perkebunan negara, dan sisanya dikelola swasta. 

Jafar mengemukakan, dari angka prosentase kepemilikan wilayah perkebunan itu, artinya banyak perkebunan dimiliki rakyat. Namun dari aspek produksi, faktanya masih perlu ditingkatkan. 

Baca Juga: 70 Link Download Twibbon Hari Santri Nasional 2022, Terbaru Untuk 22 Oktober 2022

Dan produksi perkebunan masyarakat ini terang dia, ada sebagian yang sudah diekspor secara mandiri. Padahal sebelumnya menggunakan jasa eksportir. 

Hal itu terungkap dalam kegiatan peluncuran program Kompor dalam sesi Jabar Punya Informasi (Japri) pada rangkaian acara Road to West Java Festival 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung Sabtu, 8 Oktober 2022.

"Bulan lalu sudah ada petani kopi yang dapat ekspor langsung, sebelumnya melalui eksportir. Berarti sudah mulai ada kemampuan UMKM untuk ekspor mandiri," jata Jafar. 

Baca Juga: Ada Andil Lobi Menteri BUMN, Hingga Sepakbola Indonesia Tak Disanksi FIFA

Namun, kata Jafar, jumlahnya memang masih kecil. Masih banyak petani dan pelaku UMKM yang memerlukan bantuan khususnya pelatihan ekspor. 

"Bukan hanya produk perkebunan kopi saja, namun ada teh, vanila, kelapa dan lainnya. Selain itu, mereka juga memerlukan pelatihan penanganan hama dan kualitas produknya," tutur dia. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar, Lendra Sofyan mengatakan, produk UMKM dan komoditas petani Jabar sudah banyak yang dikirim ke luar negeri, tetapi masih melalui jasa eksportir. 

Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Jasa Eksportir, Pemprov Jabar Cetak Pelaku UMKM dan Petani Mandiri

Maka pelaku UMKM dan petani penting memiliki kemampuan ekspor secara mandiri tanpa harus melalui jasa eksportir. 

Hal itu, untuk menekan biaya yang tinggi atas layanan yang digunakan dari jasa eksportir. Sehingga para pelaku UMKM maupun petani berpeluang mendapat keuntungan lebih besar. 

"Kami, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar mencetuskan program Kompor (Kolaborasi Optimalisasi UMKM Ekspor), untuk memberikan wawasan ekspor mandiri kepada petani dan pelaku UMKM," kata Lendra.***