entertainment

Plot Twist! Razman Arif Nasution Siap Laporkan Anak Nikita Mirzani atas Dugaan Aborsi, Padahal Dulu Mau Adopsi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 07:44 WIB
Pertemuan pertama Lolly dan Nikita Mirzani setelah konflik panjang. ( YouTube Crazy Nikmir real)

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin LM bisa hamil pada Mei 2024, sementara pada Januari-Februari 2024, ia masih berada di Inggris.

Ia bahkan merujuk pada pendapat istrinya yang seorang bidan untuk mendukung analisanya.

Baca Juga: Razman Minta Maaf ke MA dan Minta Surat Pembekuan Dicabut, tapi Bantah Kasusnya Terkait Hotman Paris! Ini Klarifikasinya!

"Pertanyaannya, kalau di situ dia hamil, lalu ada berita yang menyebarkan di medsos perutnya membesar, lalu kemudian mengecil, rasanya nggak logis. Nggak mungkin umur 1 atau 2 bulan (perut LM sudah besar), nggak ada cerita. Itu baru darah. Dia baru akan kelihatan kalau 4-5 bulan (tahu hamil), jadi tidak logis," ujarnya.

Kasus ini bermula ketika Vadel Badjideh dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 12 September 2024.

Ia dituduh melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur serta pemaksaan aborsi terhadap LM.

Laporan tersebut mencakup pasal dalam UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, hingga UU Aborsi.

Baca Juga: Razman Arif Nasution Kecewa! Pengakuan Lolly Berubah, Siap Balik Jebloskan ke Penjara Gara-Gara Perkataan Ini!

Razman Sempat Membela Lolly

Sebelumnya, Razman sempat mengaku siap membela LM dalam proses hukum apa pun. Bahkan, ia berencana membawa kasus ini ke DPR RI.

"Saya akan atur ke DPR RI, komisi yang menangani anak perempuan dan penanganan hukum. Bisa komisi 2, bisa juga nanti komisi 3, dan komisi terkait perempuan dan anak," kata Razman di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 22 Januari 2025.

Sebagai informasi, Komisi 2 DPR RI membidangi sektor dalam negeri, pemerintahan, sekretariat, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

Baca Juga: Ijazah Gak Diakui Kampus? Razman Arif Nasution Terancam, Universitas Ibnu Chaldun Buka Suara Soal Dugaan Pemalsuan!

Sementara Komisi 3 menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan negara.

Adapun Komisi 8 DPR RI membidangi urusan perempuan dan anak.

Halaman:

Tags

Terkini