Mediapriangan.com - Langkah tegas diambil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anak buahnya dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Dody menyatakan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur di kementeriannya.
“Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden RI, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU dari mulai eselon 1 sampai PPK,” ujar Dody Hanggodo saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2025.
Baca Juga: Wali Kota Bandung OTT KPK, Begini Yang Dirasakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Evaluasi ini, menurut Dody, bertujuan untuk mencegah agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara.
“Saya sudah menginfokan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati semua penyelenggara negara,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025.
Mereka dituduh terlibat dalam praktik suap terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.
Kelima tersangka itu terdiri dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, anggota Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut, serta dua pihak swasta: Direktur Utama PT DNG dan Direktur PT RN.
Artikel Terkait
Viral Video Cekcok di Pesawat, Anggota DPRD Sumut Megawati Zebua Akhirnya Ungkap Alasan Ribut dengan Pramugari Wings Air
55 Tahun Menabung dari Jualan Sate, Nenek Asal Sumut Ini Akhirnya Bisa Naik Haji 2025, Bikin Haru Warganet!
Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Memanas, Presiden Prabowo Akan Turun Tangan dan Ambil Keputusan dalam Waktu Dekat
Presiden Prabowo Ambil Alih Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Janji Tuntaskan Sengketa Wilayah dalam Waktu Dekat
Hasan Nasbi, Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Tak Sulit, Pemerintah Pusat yang Berwenang Ambil Keputusan
Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Memanas, Prabowo Siap Teken Aturan Baru Terkait Batas Wilayah Administratif
Empat Pulau Aceh Masuk Wilayah Sumut, Kemendagri Temukan Fakta Baru dan Siap Laporkan ke Presiden Prabowo
Wamendagri Buka Peluang Ubah SK, Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Bisa Berbalik Arah Bila Data Baru Muncul