Mediapriangan.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan tekadnya memberantas praktik mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.
Komitmen itu ia sampaikan saat menghadiri Dies Natalis ke-85 Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu 6 September 2025.
Amran menyoroti banyaknya masalah pangan yang harus segera dituntaskan, terutama di sektor perberasan.
Hasil investigasi Kementerian Pertanian mengungkap fakta mengejutkan: 212 dari 268 merek beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.
Temuan tersebut kini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
"Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah," tegas Andi dalam sambutannya.
Tidak hanya itu, Amran juga mengungkap persoalan pupuk palsu yang meresahkan petani.
Menurutnya, banyak produk pupuk yang tidak memiliki unsur hara memadai sehingga menyebabkan gagal panen dan kerugian besar.
“Bayangkan, petani yang hanya bermodal pinjaman KUR harus menanggung kerugian besar karena pupuk yang digunakan tidak berkualitas. Ini sangat menyakitkan,” ungkapnya.
Mentan menilai permasalahan pangan dan pupuk bersubsidi terlalu kompleks jika hanya ditangani oleh pemerintah.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum, akademisi, hingga pelaku usaha, untuk bersama-sama menuntaskan persoalan mendasar di sektor pertanian.
Artikel Terkait
AHY Ingatkan Aksi Demo Jangan Anarki, Serukan Hentikan Pengerusakan Fasilitas Umum demi Kepentingan Bersama
PMI Manufaktur RI Agustus 2025 Tembus Ekspansi, Menperin Agus Tekankan Stabilitas Nasional Jadi Kunci
Bulog Tegaskan Harga Beras SPHP Tetap Rp12.500 per Kg, Pemerintah Pilih Jaga Daya Beli Masyarakat
Tak Ada Celah untuk Penjarahan, TNI-Polri Perketat Patroli Bersama hingga RT/RW Jaga Keamanan Warga
Presiden Prabowo Tegaskan Bela Rakyat, Usut Kerusuhan Demo dan Siap Hadapi Mafia serta Korupsi Tanpa Kompromi
Said Abdullah Pastikan Tunjangan Perumahan DPR RI Dicabut, Ikuti Instruksi Prabowo Soal Efisiensi Anggaran Negara
Bos Serikat Buruh Dukung Aksi Damai, Sindir Pejabat DPR RI yang Flexing di Tengah PHK dan Dorong RUU Segera Dibahas
Airlangga Pastikan Ekonomi RI Stabil, Lapangan Kerja Tetap Terjaga Meski Aksi Aspirasi Warnai Situasi Nasional
Ramai Sorotan! Pakar Komunikasi Desak Pemerintah Hentikan Buzzer dan Rangkul Media Massa Demi Redam Gejolak Publik
PPG 2025 Naik 700 Persen, Lebih dari 206 Ribu Guru Agama dan Madrasah Ikut Sertifikasi Profesi oleh Kemenag