Istana Tegaskan Optimalisasi Anggaran Harus Dilakukan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa langkah Purbaya untuk menarik anggaran yang gagal terserap adalah bagian dari optimalisasi belanja pemerintah.
“Menurut kami itu sesuatu yang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi, tentu berdasar data,” tutur Prasetyo.
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, fokus pada penyerapan anggaran dan mendukung langkah untuk mendorong realisasi anggaran di K/L. “Apa yang menjadi kendala, kita cari jalan keluarnya,” tambahnya.
Baca Juga: TNI AD Buka Suara soal Penjagaan Gedung DPR, Tegaskan Bukan Intimidasi tapi Bantuan Sesuai UU TNI
Tim Khusus untuk Monitoring Penyerapan Anggaran
Sejak rapat perdananya dengan DPR RI setelah pelantikannya, Purbaya menyatakan akan menyisir penyerapan anggaran di K/L yang lambat dengan tim khusus.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya pada 10 September 2025.
“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” tegasnya.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid III, Insentif Orang Kibul-Kibul, Bukan Solusi Jangka Panjang
Wamendagri Bima Arya Tegur Wali Kota Prabumulih soal Mutasi Kepala Sekolah, Proses Terbukti Langgar Aturan
Basri Baco Ramai Disorot Usai Usul Tunjangan Anggota DPRD Diseragamkan, Respons Bima Arya Jadi Bahan Perbincangan
Prabowo Bagikan 330 Ribu Smart TV ke Sekolah, Digitalisasi Pendidikan Jadi Fokus untuk Daerah Terpencil
Hasan Nasbi, Mantan Kepala PCO, Kini Komisaris Pertamina, Menapaki Karier Politik dan Komunikasi yang Panjang
IFG Kampanyekan Disiplin Berkendara dan Kesadaran Berasuransi di Hari Keselamatan Transportasi 2025
TNI AD Buka Suara soal Penjagaan Gedung DPR, Tegaskan Bukan Intimidasi tapi Bantuan Sesuai UU TNI
Isu 5.000 SPPG MBG Fiktif Ditanggapi BGN, Semua Sudah Terverifikasi, Proses Roll Back Jadi Klarifikasi
Rp200 Triliun Diberikan ke Bank Himbara, Menkeu Purbaya Bicara soal Potensi Kredit Fiktif, Begini Responsnya
Presiden Prabowo Hadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Beri Pidato Urutan Ketiga di New York