Bahlil Singgung Menkeu Purbaya soal LPG 3 Kg, Salah Baca Data hingga Butuh Penyesuaian Sebagai Menteri Baru

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Sabtu, 4 Oktober 2025 | 05:33 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya terkait harga LPG 3 Kg.  (Instagram/kesdm - menkeuri)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya terkait harga LPG 3 Kg. (Instagram/kesdm - menkeuri)

 

Mediapriangan.com - Polemik soal harga gas LPG 3 kilogram mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut harga asli tabung gas melon mencapai Rp42.750. Menurut Purbaya, dari jumlah itu pemerintah menanggung subsidi Rp30.000 sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di mana Menkeu Purbaya juga memaparkan skema subsidi serupa berlaku pada solar, minyak tanah, hingga listrik.

Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah terus mengevaluasi agar subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Polemik Etanol 3,5 Persen di BBM Pertamina, Aman untuk Mobil Baru, Berisiko Karatan pada Mesin Lama?

Respons Bahlil Lahadalia

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pernyataan Purbaya tidak sesuai dengan data yang ada.

“Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian,” ujar Bahlil di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Bahlil menyebut, ada kemungkinan Purbaya belum mendapatkan masukan yang lengkap dari jajaran teknis di kementeriannya.

“Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu, mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Dominasi Pertamina Sentuh 92 Persen, DPR Kritik Keras Pembatasan Impor BBM Swasta yang Dinilai Rugikan Pasar

Data Subsidi Masih Dibahas

Bahlil juga menyinggung bahwa pembahasan subsidi LPG 3 kg berkaitan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini sedang difinalisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM, jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya,” jelasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X