Tito Karnavian Bongkar Modus Pemborosan Anggaran Daerah, DPRD Sumbar Pernah Kecolongan Rp2,2 Miliar!

Mediapriangan.com - Tito Karnavian kembali mengangkat persoalan klasik namun krusial: pemborosan anggaran pemerintah daerah. Di balik laporan keuangan yang tampak rapi, Mendagri menyoroti celah kebocoran anggaran yang terus menggerogoti efisiensi birokrasi.

Modusnya pun tak asing, mulai dari rapat berulang tanpa hasil, perjalanan dinas fiktif, hingga tunjangan yang dibayarkan melebihi ketentuan. Praktik ini banyak terjadi di sektor belanja birokrasi dan operasional.

"Kalau belanja pegawai aman, masih harus dibayar. Tapi belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan," ujar Tito kepada awak media di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Baca Juga: Pemerintah Beri Sinyal BPD Dapat Jatah Dana Rp200 Triliun, Tapi Kasus Lama Bisa Jadi ‘Bom Waktu’

"Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali, dibuat 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas ya mungkin cukup 4 kali dibuat mungkin 20 kali," imbuhnya.

Mendagri juga menyoroti biaya perawatan dan pemeliharaan yang kerap dinaikkan tanpa dasar kebutuhan yang jelas. Fenomena ini, kata Tito, bukan hanya terjadi di pusat, tapi juga menjalar ke banyak daerah.

Memutus Rantai Kebiasaan Boros

Dalam kesempatan berbeda, Tito menyebut pemborosan sering muncul dari kegiatan yang lebih mementingkan formalitas daripada hasil nyata. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan internal yang kuat dan keberanian kepala daerah untuk memutus rantai kebiasaan boros.

Baca Juga: Setelah Indonesia Tumbang dari Arab Saudi, Karier Shin Tae-yong Ikut Goyang, Ulsan Resmi Tendang Sang Pelatih!

Sebagai contoh, Kabupaten Lahat berhasil memangkas belanja birokrasi hingga Rp460 miliar hanya dengan memperketat efisiensi program.

“Kalau akuntabilitas internalnya kuat, potensi pelanggaran bisa berkurang," tegas Tito saat konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.

"Inspektorat jangan hanya memeriksa, tapi juga memberikan foresight dan insight agar program tidak boros,” imbuhnya.

Baca Juga: Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Antara Solusi Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Peserta

Kasus Sumatera Barat: Bukti Nyata Kebocoran