“Oleh karena itu kepada Pak Prabowo dan menteri keuangan yang baru mereka sudah komitmen untuk agar 2026 memberikan afirmasi yang sama negeri dan swasta. Oleh karena itu tuntutan kita sama yaitu PPPK,” tegasnya.
Dukungan serupa datang dari Ketua PGIN, Sutikno, yang menyebut aksi damai ini merupakan puncak dari perjuangan panjang para guru.
Sebelumnya, berbagai organisasi guru telah melakukan audiensi dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Legislasi.
“Harapan kita puncaknya pada 2025 ini seluruh guru madrasah swasta di PPPK-kan. Terkait anggaran, ini sangat mudah. MBG saja bisa terlaksana apalagi mensejahterakan guru,” tegas Sutikno.
Sementara itu, Ketua PGMNI, Hari Purnama, menilai aksi ini menjadi momentum penting bagi guru madrasah untuk menunjukkan kekuatan kolektifnya.
“Saya kira ini adalah titik nadir dari guru madrasah untuk bisa menggedor kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Para perwakilan organisasi guru berharap dapat bertemu langsung dengan pihak istana untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka juga menyatakan akan bertahan di lokasi aksi hingga tuntutan mereka terkait regulasi PPPK bagi guru madrasah dan guru swasta benar-benar diperhatikan pemerintah.***
Artikel Terkait
Miris! SD di Kudus Hanya Dapat 1 Siswa Baru di Tahun Ajaran 2025, Guru Akui Tren Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir
Guru Beban Negara? Begini Kata Pegiat Pendidikan
PPG 2025 Naik 700 Persen, Lebih dari 206 Ribu Guru Agama dan Madrasah Ikut Sertifikasi Profesi oleh Kemenag
Kini Dapat Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan IZI Luncurkan Program 1.000 Mustahik, Guru hingga Petani
Guru Madrasah Swasta Bersuara! PGMM Desak Kesetaraan Hak, Tuntut Amandemen UU ASN dan Regulasi Baru dari Pemerintah
Insentif Rp100 Ribu untuk Guru Penanggung Jawab, Strategi Baru Pemerintah Tutup Celah Distribusi MBG 2025