"Kami akan menindaklanjuti setelah rapat ini, tidak ada lagi semacam dirumahkan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai dan kontributor," kata Iman Brotoseno.
Pemerintah Diminta Beri Penjelasan ke Publik
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai bahwa kebijakan efisiensi ini memang diperlukan, tetapi pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat untuk meredam kegelisahan.
"Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," ujar Mahfud.
Ia juga menyoroti dampak efisiensi ini terhadap tenaga kerja, terutama jika anggaran yang dipangkas berkaitan dengan kebijakan lain seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan, itu kan yang perlu dipikirkan," tambahnya.
AJI Kritik Pemutusan Kontrak Jurnalis di TVRI dan RRI
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, mengkritik kebijakan PHK terhadap kontributor TVRI dan RRI.
Menurutnya, keputusan ini memperburuk kondisi ketenagakerjaan media di Indonesia dan dapat berdampak pada kualitas penyiaran.
"Ini makin memperburuk kondisi ketenagakerjaan media massa di Indonesia," kata Nany. Ia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran seharusnya tidak diterapkan secara menyeluruh, terutama untuk lembaga yang sudah memiliki anggaran terbatas.
"Pemerintah seharusnya tidak melakukan efisiensi anggaran untuk RRI dan TVRI. Selama ini, anggaran untuk kedua lembaga ini cenderung kecil. Dan bahkan jurnalisnya dibayar rendah," ujarnya.
Nany juga mengingatkan bahwa TVRI dan RRI masih menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah terpencil.