Mediapriangan.com - Isu mengenai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan ke retret di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Februari 2025, tengah menjadi perbincangan hangat di Tanah Air.
Di Jawa Barat, beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDIP, termasuk dari Kabupaten Cirebon hingga Kabupaten Pangandaran, turut terdampak oleh arahan tersebut.
Namun, Gubernur Jawa Barat yang juga kader Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, justru menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di wilayahnya tetap akan mengikuti retret di Magelang sesuai jadwal.
"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ucap Dedi kepada awak media di Gedung DPRD Jabar, pada Jumat, 21 Februari 2025.
Terkait permintaan Megawati kepada kader PDIP di pemerintahan daerah, Dedi menilai salah satu kewajiban kepala daerah yakni mengikuti perintah dari pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Dedi menuturkan hal yang disampaikan Megawati menjadi hak yang bersangkutan sebagai ketua umum partai politik.
"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan," tutur Dedi.
"Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," tegasnya.
Ketua DPD PDIP: Kader Kepala Daerah Jabar Tunggu Instruksi Lanjutan
Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono memastikan kadernya yang menjadi kepala daerah masih menunggu instruksi lanjutan dari Megawati berkaitan dengan kegiatan pembekalan atau retret pada 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang.
Ono pun sempat menyebut dirinya bersama para kader PDIP yang juga merupakan kepala daerah di berbagai wilayah Jabar.