Mediapriangan.com - Wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel kembali mencuat setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk menjalin relasi resmi, asalkan Israel lebih dulu mengakui kemerdekaan Palestina.
Pernyataan tersebut langsung menuai tanggapan dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mengambil langkah terburu-buru terkait isu yang sangat sensitif tersebut.
"Jangan terlalu buru-buru, ya (membuka hubungan diplomatik dengan Israel)," ujar Djarot kepada wartawan, pada Minggu, 1 Juni 2025.
Menurut Djarot, Indonesia telah memiliki sikap politik luar negeri yang tegas, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu menolak segala bentuk penjajahan.
Oleh karena itu, selama Palestina belum sepenuhnya merdeka, maka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dianggap bertentangan dengan konstitusi.
"Kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka," lanjutnya menegaskan.
Djarot menilai, membuka pintu diplomatik dengan Israel sebelum Palestina bebas dari penjajahan sama saja dengan mengkhianati amanat konstitusi dan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
"Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan UUD," jelas Djarot.
Pernyataan Djarot ini sekaligus menjadi pengingat kepada pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhati-hati dan tetap konsisten dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Isu hubungan diplomatik Indonesia-Israel memang kerap menjadi topik hangat, terutama saat dinamika geopolitik Timur Tengah memanas.
Namun hingga kini, Indonesia belum pernah secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.***