Mediapriangan.com - Pemerintah kembali meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendorong daya beli masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer. Program ini akan mulai disalurkan pada Juni dan Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Subsidi upah disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Juni 2025.
Program BSU ini akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja aktif yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, atau di bawah upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.
Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, yang diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.
Tak hanya pekerja, pemerintah juga memperluas sasaran BSU ke sektor pendidikan, dengan menyertakan guru honorer dari dua kementerian.
Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama juga akan menerima bantuan senilai Rp600 ribu, yang diberikan sekaligus untuk dua bulan.
Pelaksanaan distribusi bantuan ini akan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai institusi teknis yang bertanggung jawab.
Selain BSU, pemerintah juga memperpanjang kebijakan keringanan diskon iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 50 persen, khusus untuk pekerja sektor padat karya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan perlindungan bagi sekitar 2,7 juta tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global.
Diskon iuran JKP ini, seperti disampaikan Sri Mulyani, tidak menggunakan anggaran dari APBN.