Mediapriangan.com - Pemerintah kembali menegaskan langkah serius dalam menghadapi isu ketersediaan dan distribusi beras di tanah air.
Salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong percepatan distribusi beras serta menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan praktik curang seperti pengoplosan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan hal ini usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
“Yang melanggar itu akan ditindak tegas (beras oplosan),” tegas Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah kini mempercepat distribusi beras melalui dua jalur utama: program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton,” ujarnya.
Selain 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar, Zulhas juga menyebut bahwa sebanyak 365 ribu ton beras bantuan pangan akan disalurkan ke masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung.
“Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua, sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” tambah Zulhas.
Langkah-langkah ini dinilai krusial di tengah fluktuasi harga beras di pasaran dan potensi penyimpangan di lapangan.
Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan dan memastikan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, tetap bisa mengakses beras dengan harga terjangkau.***