Biaya Haji 2027 Melonjak Jadi Rp107 Juta, Jemaah Justru Diusulkan Bayar Rp42,9 Juta

JAKARTA, Mediapriangan.com - Rancangan Biaya Haji 2027 yang diajukan pemerintah membawa perubahan besar pada skema pembiayaan jemaah. Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan mencapai Rp107.340.172 per jemaah.

Usulan Biaya Haji 2027 tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus 2026.

Meski total biaya penyelenggaraan meningkat, beban pembayaran langsung jemaah justru diusulkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen Bipih yang dibayarkan jemaah ditetapkan dalam usulan sebesar Rp42.936.068.

Baca Juga: Viral Dua Pria Diduga Gesek Nomor Rangka di Parkiran GBK, Polda Metro Jaya Turun Tangan

Sementara itu, porsi pembiayaan yang berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mencapai Rp64.404.103 per jemaah.

Dengan skema tersebut, komposisi pembiayaan Biaya Haji 2027 terdiri dari 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat BPKH.

"Untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp42.936.068, atau sebesar 40 persen dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103 atau sebesar 60 persen," ujar Irfan dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Banjarbaru Makin Pekat, BMKG Sebut Kualitas Udara Berbahaya

Bipih Jemaah Turun, Nilai Manfaat BPKH Membesar

Perubahan paling mencolok dalam usulan Biaya Haji 2027 terlihat pada porsi yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Jika usulan tersebut disepakati, Bipih akan berada di bawah angka pembayaran pada musim haji 2026.

Untuk Biaya Haji 2027, jemaah membayar Bipih sebesar Rp42.936.068. Angka tersebut digunakan untuk sejumlah kebutuhan perjalanan dan layanan selama berada di Arab Saudi.

Rinciannya mencakup biaya penerbangan dari embarkasi menuju Arab Saudi serta akomodasi jemaah selama berada di Mekkah.

Adapun kebutuhan lainnya ditopang nilai manfaat BPKH. Porsi 60 persen tersebut mencakup berbagai layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pelayanan selama jemaah berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina.