Mediapriangan.com - Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan MPR, DPR, dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan langkah tegas untuk pembenahan BUMN sekaligus menyerahkan mandat besar kepada Danantara.
Presiden Prabowo menyinggung soal pengelolaan BUMN yang selama ini dinilai tidak rasional. Ia mencontohkan bahwa dalam bisnis, keberhasilan biasanya diukur dari return on asset (ROA) yang idealnya mencapai 12 persen.
Namun untuk Indonesia, kata dia, angka konservatif 5 persen seharusnya sudah cukup.
Menurutnya, aset bangsa Indonesia yang dikelola BUMN kini bernilai lebih dari 1.000 triliun USD.
Dengan jumlah tersebut, BUMN seharusnya mampu menyumbang minimal 50 miliar USD setiap tahun ke kas negara.
“Kalau 50 miliar USD, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Kasus Bupati Pati Sudewo Disorot Prabowo, Gerindra Pastikan Teguran Keras dan Pemantauan Ketat
Atas dasar itu, ia memberi mandat kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk menata ulang BUMN agar lebih produktif. Salah satu langkah yang langsung ia ambil adalah memangkas jumlah komisaris.
“Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
“Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Pangkas Anggaran Rawan Korupsi, Rp300 Triliun APBN 2025 Dialihkan untuk Program Produktif
Ia memastikan penerimaan perpajakan akan ditingkatkan tanpa mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.