Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Tambang Ilegal, Ingatkan Jenderal hingga Partai Politik Tak Dilindungi

Mediapriangan.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap maraknya praktik tambang ilegal di Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat, 15 Agustus 2025, Prabowo mengungkapkan data mengejutkan: terdapat 1.063 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

“Kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga: Kasus Bupati Pati Sudewo Disorot Prabowo, Gerindra Pastikan Teguran Keras dan Pemantauan Ketat

Prabowo menegaskan tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan tidak akan memberikan perlindungan, bahkan kepada kader partai politik, termasuk Partai Gerindra yang dipimpinnya.

Baca Juga: Prabowo Pangkas Anggaran Rawan Korupsi, Rp300 Triliun APBN 2025 Dialihkan untuk Program Produktif

“Saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepet-cepet kalau ada terlibat. Laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” ujarnya menambahkan.

Sikap tegas Presiden ini sejalan dengan sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani yang dalam pidatonya menyinggung praktik bisnis ilegal yang merugikan rakyat.

Puan menyebut tambang ilegal, judi online, narkoba, hingga penyelundupan sebagai bentuk eksploitasi oleh segelintir orang yang mengorbankan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Beda dari Jokowi, Prabowo Pilih Setelan Jas di Sidang Tahunan MPR, Mensesneg Sebut Baju Adat Nanti Saat 17 Agustus

“Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat. Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas,” kata Puan.

Dengan peringatan keras dari Presiden dan dukungan parlemen, pemberantasan tambang ilegal dipastikan akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan ke depan.***