Mediapriangan.com - Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga akses layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin pada 2026. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), negara menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 146,4 juta jiwa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai penuh 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI), sekaligus memberi subsidi bagi 49,6 juta peserta BPJS kelas III.
“96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN dan yang mereka kelas III, tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, dukungan ini menjadi bagian dari anggaran kesehatan nasional yang mencapai Rp244 triliun.
Selain pembiayaan iuran BPJS, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program gizi gratis bagi 7,4 juta ibu hamil dan balita senilai Rp24,7 triliun, serta jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri dengan porsi Rp13,3 triliun.
Program pengendalian penyakit tetap menjadi fokus. Pemerintah menyiapkan dana untuk vaksinasi, imunisasi, skrining kesehatan, serta penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis.
Layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 130 juta orang pun dianggarkan Rp2,6 triliun.
Di tingkat daerah, pemerintah mengalokasikan Rp2,9 triliun dana desa khusus penanganan stunting.
Sementara untuk infrastruktur kesehatan, Rp16,3 triliun digelontorkan untuk operasional 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa transfer ke daerah ikut diperkuat. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk layanan kesehatan mencapai Rp41,5 triliun, ditambah Rp10,9 triliun guna menopang layanan rumah sakit milik Kementerian Pertahanan.