Mediapriangan.com - Ekonom senior sekaligus Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN), H.M. Sasmito Hadinegoro, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait subsidi dan kasus lama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dalam diskusi publik di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, Selasa (19/8/2025), Sasmito Hadinegoro menilai subsidi bunga rekap yang diberikan kepada bank besar, termasuk Bank Central Asia (BCA), hanya semakin membebani masyarakat.
“Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN, itu semua berasal dari pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan. Pemerintah harus punya political will untuk tidak lagi menghidupi bankir bandit,” tegas Sasmito Hadinegoro.
Baca Juga: BCA Gate Dan Skandal BLBI Kembali Mencuat, Ekonom Senior Desak Pemerintah Bentuk Timsus
Lebih jauh, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus BLBI dan penjualan saham BCA yang disebutnya penuh rekayasa.
Menurut catatannya, 51 persen saham BCA dilepas hanya sekitar Rp5 triliun pada masa Presiden Megawati, padahal nilai asetnya diyakini mencapai lebih dari Rp200 triliun.
“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” ungkap Sasmito.
Sasmito juga mendesak Presiden Prabowo agar mengambil langkah tegas, termasuk merebut kembali 51 persen saham BCA bila terbukti ada indikasi korupsi dan manipulasi.
Sasmito bahkan menuding adanya keterlibatan perusahaan cangkang (Farallon) serta praktik akuntansi yang diduga merugikan negara hingga lebih dari Rp1.000 triliun bila dikaitkan dengan keseluruhan skandal BLBI.
Selain itu, Sasmito menyinggung lemahnya penanganan kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya cenderung mengabaikan laporan terkait BLBI dan BCA Gate.
Sasmito menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam satgas pemberantasan mafia keuangan negara jika diperlukan.