3. Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Purbaya karena penyerapan anggarannya masih rendah.
Ia mengaku akan mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk rutin memberikan laporan kepada publik setiap bulan.
“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tegasnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Beberkan Arahan Presiden Percepat Ekonomi Nasional, Aturan Fiskal Bakal Lebih Longgar
4. Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Dikurangi
Kebijakan lain yang menuai perhatian adalah keputusan untuk tidak mempertahankan anggaran TKD dalam RAPBN 2026. Purbaya menjelaskan langkah ini diambil untuk mendorong daerah lebih kreatif dalam menggali pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
TKD yang diajukan dalam RAPBN 2026 turun menjadi Rp650 triliun, atau berkurang 29,3 persen dibanding APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
Dengan empat langkah awal tersebut, publik kini menunggu bagaimana arah kebijakan fiskal Purbaya akan memengaruhi perekonomian Indonesia ke depan.***