Mediapriangan.com - Baru beberapa minggu menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung membuat gebrakan besar. Ia memutuskan menggelontorkan Rp200 triliun dari dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima Bank Himbara: Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI.
“Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi dananya akan kita kirim. sudah saya setuju tadi pagi. Jadi saya pastikan dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Langkah cepat ini langsung memicu diskusi publik, terutama karena dianggap berbeda dengan gaya pendahulunya, Sri Mulyani, yang dikenal lebih berhati-hati dalam mengucurkan anggaran negara.
Rezim Ibu vs Bapak, Bedanya di Mana?
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menyoroti langkah Purbaya melalui podcast YouTube pribadinya, SPEAK UP. Ia menyebut kebijakan ini mengejutkan banyak pihak, namun bisa menjadi solusi mendorong perekonomian dan membantu pembiayaan UMKM.
Ekonom senior Yanwar Rizky yang turut hadir dalam diskusi itu menyebut fenomena ini sebagai perbandingan “rezim ibu-ibu” dan “rezim bapak-bapak”.
“Jadi, kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan, itu cenderung pelit. Cenderung misalnya, 'Bu, saya mau beli yang ibu janjikan', tapi si ibu ini melihat, 'yang kemarin saja masih ngaco', jadi ditahan dulu (uangnya),” tutur Yanwar.
Baca Juga: Fakta Terkini Kasus Eko Purnomo dan Bima Permana, Hilang Usai Demo Agustus 2025, Begini Ternyata
Menurutnya, gaya “ibu-ibu” mewakili prinsip kehati-hatian Sri Mulyani yang menahan dana jika tata kelola belum memenuhi standar.
Sebaliknya, rezim “bapak-bapak” cenderung lebih longgar. “Kau mau minta berapa? lalu dikasih. Tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung (hukum),” kata Yanwar. “Kalau ibu-ibu hati-hati di depan, bapak-bapak kasih dulu, tapi kalau macam-macam di belakang, siap diganyang,” tambahnya.
Purbaya, Teori Likuiditas, dan Uang yang Harus Bergerak
Yanwar menilai perbedaan ini mencerminkan karakter Purbaya yang lebih proaktif dalam menggerakkan ekonomi. Menurutnya, langkah Rp200 triliun ini sejalan dengan pandangan ekonomi yang dianut sang Menkeu.
Baca Juga: 13 Siswa SD dan PAUD di Cikalong Keracunan Makanan Program MBG, Dirawat Intensif