Mediapriangan.com - Isu mengenai 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut fiktif sempat menghebohkan publik. Dugaan itu muncul setelah anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyebut ada 5.000 lokasi SPPG fiktif dalam rapat bersama BGN pada Senin, 15 September 2025.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kabar itu keliru. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa semua SPPG operasional sudah melalui verifikasi ketat dan tidak mungkin fiktif.
“Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” ujar Sony di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Baca Juga: TNI AD Buka Suara soal Penjagaan Gedung DPR, Tegaskan Bukan Intimidasi tapi Bantuan Sesuai UU TNI
Proses Pendirian SPPG yang Ketat
Setiap SPPG yang didirikan melewati beberapa tahap wajib: verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan nol persen, sistem secara otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.
“Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen,” jelas Sony.
Selain itu, pencairan dana MBG juga diatur ketat melalui akun virtual yang memerlukan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
Baca Juga: IFG Kampanyekan Disiplin Berkendara dan Kesadaran Berasuransi di Hari Keselamatan Transportasi 2025
BGN Terbuka dan Akuntabel
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran.
“Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” tuturnya.
Hingga saat ini, BGN telah menerima 3.520 komplain, dengan 3.470 direspons dan 1.942 mitra menyertakan bukti valid pembangunan SPPG.