Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%, sementara kuota FLPP meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun.
5. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Swasta
Sektor swasta dilibatkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, mempercepat rehabilitasi hunian, dan mengurangi backlog perumahan.
6. Kredit Program Perumahan Terpadu
Koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait membuka jalur kredit lebih luwes bagi MBR.
7. FLPP dari Bank Swasta untuk MBR
Bank swasta kini juga menyalurkan FLPP, mempercepat pemerataan akses pembiayaan rumah di seluruh wilayah.
8. FLPP untuk Segmen Pekerja
Program FLPP diperluas untuk pekerja informal, guru, ART, dan buruh, memastikan lapisan masyarakat lebih banyak bisa memiliki rumah.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.
Prabowo menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan rumah layak sebagai hak setiap warga negara.***