Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%, sementara kuota FLPP meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun.
5. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Swasta
Sektor swasta dilibatkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, mempercepat rehabilitasi hunian, dan mengurangi backlog perumahan.
6. Kredit Program Perumahan Terpadu
Koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait membuka jalur kredit lebih luwes bagi MBR.
7. FLPP dari Bank Swasta untuk MBR
Bank swasta kini juga menyalurkan FLPP, mempercepat pemerataan akses pembiayaan rumah di seluruh wilayah.
8. FLPP untuk Segmen Pekerja
Program FLPP diperluas untuk pekerja informal, guru, ART, dan buruh, memastikan lapisan masyarakat lebih banyak bisa memiliki rumah.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.
Prabowo menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan rumah layak sebagai hak setiap warga negara.***
Artikel Terkait
Hari Jantung Sedunia 2025 di Garut, Dinkes Ajak Warga Terapkan Pola Hidup CERDIK untuk Tekan Kasus Penyakit Jantung
Dugaan Malpraktik RSUD Batang, Mistono Divonis HIV, 7 Bulan Menderita Sebelum Dokter Temukan Selang Tertinggal
Fakta Terkini Tragedi Keracunan Massal MBG di KBB, Terungkap Bakteri Pembusuk hingga Usulan Dapur Khusus Sekolah
MK Resmi Hapus UU Tapera, Iuran Wajib Dinyatakan Inkonstitusional, Buruh Rayakan Kemenangan di Tengah Aksi Panjang
KDS Hadir di Munas VI PKS di Jakarta, Bawa Aspirasi Ciamis dan Serukan Konsolidasi Menghadapi Tantangan Politik Nasional
Tragis! Suami di Kabupaten Tasikmalaya Nekat Tikam Istri karena Tak Terima Diceraikan