Mediapriangan.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan rangkaian kebijakan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5,5 persen, yang diproyeksikan pada kuartal IV-2025.
Salah satu langkah Menkeu Purbaya yang paling mencolok adalah penempatan likuiditas negara sebesar Rp200 triliun di lima bank Himbara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, dengan target mempercepat penyaluran kredit kepada sektor riil.
Menkeu Purbaya tidak sekadar mengumumkan kebijakan dari meja kerja. Ia intens melakukan pengecekan langsung ke bank-bank yang menerima dana tersebut untuk memastikan penyaluran berjalan.
“Saya ke bank bukan iseg, saya pengin lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau enggak bisa, di mana enggak bisanya. Kelihatannya ada sedikit adjustment ya,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Sikap inspeksi mendadak ini dimaksudkan untuk menutup celah implementasi yang biasa memperlambat efek kebijakan moneter dan fiskal.
Selain pengawasan terhadap penyaluran dana, Purbaya merinci beberapa langkah lain yang jadi prioritas. Pertama, upaya pembenahan sistem perpajakan elektronik Coretax yang selama ini menjadi kendala administrasi.
Purbaya menargetkan perbaikan cepat: “Coretax mungkin satu bulan selesai, saya kirim orang ahli tuh bukan dari luar negeri, dari luar keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa sebulan ini, 2 minggu lagi, jadi 15 hari lagi berarti, kan,” kata Purbaya, pernyataan yang ia sampaikan tanpa perubahan.
Isu perpajakan rokok juga masuk agenda. Menkeu berencana mendatangi pabrik rokok untuk menelusuri persoalan pajak sekaligus memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara dan pelaku industri legal.
“(Kunjungan) itu kan sebetulnya debottlenecking, pajak saya perbaiki nanti,” ujar Purbaya. Di samping itu, Purbaya menegaskan tidak ada rencana kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 namun menegaskan ketegasan terhadap rokok ilegal.
Pengawasan Bea Cukai mendapat perhatian khusus. Menkeu menyatakan akan melakukan sidak acak untuk memastikan tidak ada distorsi pasar akibat praktik ilegal impor atau penyelundupan yang melemahkan industri lokal.
“Saya akan random, kita lihat. Paling penting distorsi ke pasar hilang, jadi barang-barang itu nggak ada lagi,” katanya. Langkah ini diharapkan memperkuat proteksi bagi sektor manufaktur domestik, termasuk tekstil.