Mediapriangan.com - Rencana kedatangan kontingen atlet Israel ke Indonesia untuk mengikuti ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik pada 19–25 Oktober 2025 menuai gelombang protes luas. Sejumlah pihak, mulai dari tokoh politik hingga ormas keagamaan, menyuarakan penolakan terhadap rencana tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjadi salah satu tokoh yang paling lantang menyatakan sikap. Ia meminta pemerintah pusat untuk tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel di ibu kota.
“Kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur dalam kondisi seperti ini saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono kepada awak media di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Pramono juga meminta penyelenggara untuk mempertimbangkan ulang undangan terhadap kontingen Israel. “Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” tambahnya.
Penolakan serupa juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Juru bicara partai, Guntur Romli, menegaskan bahwa sikap partainya didasarkan pada konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan.
“Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dari kalangan ormas Islam, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut bahwa kehadiran atlet Israel akan melukai perasaan rakyat Indonesia.
“Kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan dunia di Jakarta harus ditolak karena bertentangan dengan amanat konstitusi dan akan melukai perasaan sebagian besar rakyat Indonesia,” tegasnya pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Ia menilai tidak ada alasan untuk menjalin hubungan olahraga dengan negara yang melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. “Tidak ada alasan bagi kita untuk menjalin hubungan olahraga dengan negara yang tega melakukan pembersihan etnis dan genosida,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa kewenangan partisipasi atlet sepenuhnya berada di tangan Persatuan Senam Indonesia (Persani).
“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa, yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” ucap Sugiono kepada wartawan di Istana Negara pada Rabu, 8 Oktober 2025.