Mediapriangan.com - Ekonom Anthony Budiawan kembali menyoroti polemik proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini diselimuti dugaan mark up. Ia mendesak KPK untuk segera turun tangan mengusut tuntas siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek ambisius tersebut.
Menurut Anthony, aparat penegak hukum, khususnya KPK, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membuka transparansi publik terkait pengelolaan proyek Whoosh.
“KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Anthony Budiawan dalam video podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (30/10/2025).
Baca Juga: Mahfud MD Desak KPK Selidiki Proyek Whoosh, Sebut Jokowi Bisa Dipanggil untuk Dimintai Keterangan
Soroti Dugaan Keterlibatan Pejabat Negara
Anthony kemudian menyinggung pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang sebelumnya menyebut bahwa pengadaan proyek Whoosh merupakan keinginan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“(Penyelidikan KPK) Apakah benar Pak Jokowi langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain, untuk memberikan kejelasan kepada semuanya,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan kementerian atau tokoh lain.
“Apa juga ada selain Jokowi? Apakah Kementerian BUMN pada saat itu yang dianggap sebagai pemilik proyek atau di situ juga ada Luhut?” tambah Anthony.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu menilai, KPK tak boleh menunda langkahnya karena kasus ini berpotensi menimbulkan kerugian negara antara 4,5 hingga 7 miliar dolar AS.
Kritik Pernyataan Luhut Soal “Proyek Busuk”
Anthony turut menyoroti pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” ketika dirinya menjabat sebagai Menko Marves.
“Di sini kita juga lihat statement Luhut yang sangat menarik, ‘Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk’ jadi waktu dia pada 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang proyek ini sudah busuk,” ucap Anthony.