“Pernyataan itu adalah proyek ini sudah bermasalah sewaktu di tahun 2019. Sekarang pertanyaannya, dia mau ke mana? Dia mengatakan ini sudah busuk,” lanjutnya.
Menurut Anthony, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan pada proyek Whoosh telah terjadi sejak lama dan kini berpotensi menjadi ajang saling lempar tanggung jawab.
Baca Juga: Wariskan Whoosh dengan Utang Rp116 Triliun, Jokowi Tegaskan Transportasi Umum Tak Diukur dari Laba
Dugaan Upaya Cuci Tangan dan Cari Kambing Hitam
Anthony menduga munculnya narasi saling menyalahkan ini mengarah pada upaya cuci tangan sejumlah pihak yang berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab.
“Ini sudah agenda cuci tangan lalu mencari kambing hitam, siapa? Ya, pemilik proyek saat itu,” jelasnya.
“Kementerian yang bertanggung jawab, ya Rini Soemarno. Udah pasti (terseret) kan dia yang menyelenggarakan semuanya kan karena BUMN di bawah dia,” sambung Anthony.
KPK Janji Selidiki Dugaan Mark Up
Menanggapi isu yang beredar, KPK menegaskan telah mengambil langkah proaktif menyelidiki dugaan mark up dana proyek Whoosh.
“Kami tidak menunggu, kami mencari juga informasi,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).
KPK menyatakan akan menindaklanjuti setiap informasi terkait potensi tindak pidana korupsi, termasuk temuan yang sebelumnya diungkap oleh Mahfud MD.
Dalam siaran YouTube-nya, Mahfud mengungkapkan adanya lonjakan biaya pembangunan kereta cepat yang signifikan.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” ujarnya.