Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo. “Nah, ini kan sudah masuk program yang sudah menjadi janji beliau (Presiden Prabowo), kita berharap lebih rapi, tapi kita mendukung program prioritasnya,” tambahnya.
Selain membahas Koperasi Syariah, MUI juga menyoroti pentingnya memperkuat ekonomi nasional. Cholil menyatakan dukungan penuh MUI terhadap produksi dalam negeri, mulai dari pertanian hingga peternakan, agar ketergantungan impor dapat ditekan.
“Kita bisa memaksimalkan pertanian kita, memaksimalkan peternakan kita. Kan ada 20 triliun untuk ternak aja, bisa tidak dimaksimalkan untuk kekuatan pangan di dalam negeri dan itu memang visinya beliau,” ujarnya.
Baca Juga: MUI Terbitkan Fatwa Pajak Berkeadilan Usai Kenaikan PBB, Pemerintah Diminta Evaluasi Regulasi
MUI juga menekankan bahwa pengembangan lahan di luar Jawa dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan pangan negara.
Dalam Munas XI, isu pajak turut menjadi perhatian melalui fatwa Pajak Berkeadilan. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas keresahan masyarakat terkait kenaikan PBB yang dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan.
Fatwa Munas MUI tersebut menyatakan bahwa objek pajak semestinya hanya diterapkan pada harta produktif atau kategori kebutuhan sekunder dan tersier.
“Jadi, pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” ujar Ketua Komisi Fatwa Munas XI MUI, Asrorun Niam Sholeh dalam kesempatan terpisah.
Baca Juga: DPRD Bongkar Ketidaksiapan Kebijakan 'No Karcis, No Bayar' di Kota Tasikmalaya
Selain Pajak Berkeadilan, Fatwa Munas MUI turut membahas berbagai isu lain seperti rekening dormant, pengelolaan sampah di perairan, hingga status saldo kartu uang elektronik yang hilang atau rusak dalam perspektif syariah.
Hingga kini, wacana Koperasi Syariah dalam Koperasi Merah Putih masih menjadi diskusi lanjutan di internal MUI, sementara publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam merespons kebutuhan tersebut.***