JAKARTA, Mediapriangan.com - Akademisi Rocky Gerung menegaskan batas perannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika dimintai pandangan mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan bahwa jabatan tersebut tidak menjadikannya penasihat khusus bagi wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga mengkritik proses politik yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Di tengah perdebatan mengenai ijazah Gibran, Rocky menyatakan bahwa posisinya di Wantimpres didasarkan pada kapasitas akademik, bukan untuk membawa kepentingan partai politik maupun kelompok tertentu.
“Saya diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden karena kapasitas akademik dan itu diucapkan oleh Presiden,” kata Rocky.
Baca Juga: Kabut Asap Palangka Raya Belum Mereda, Warga Lelah Bersuarа di Tengah Ribuan Hektare Karhutla
Rocky Gerung Soroti Proses Politik setelah Putusan MK
Dalam diskusi tersebut, Rocky mempertanyakan perubahan arah pertimbangan hukum ketika persoalan yang berkaitan dengan putusan MK masuk ke ranah politik di DPR.
Menurut dia, pertimbangan hukum semestinya dipahami berdasarkan landasan dan alasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ia menilai proses politik berpotensi mengubah cara pandang terhadap pertimbangan tersebut.
“Begitu dia kirim ke DPR berubah rasio desidendi itu menjadi politiko desidendi,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi bagian dari kritik Rocky terhadap dinamika politik yang mengikuti putusan MK. Ia menilai persoalan hukum dan kepentingan politik perlu dibedakan agar pembahasan tidak bergeser dari substansi perkara.
Baca Juga: Mayat Terborgol di Kendal Dikaitkan dengan Dapur MBG, BGN Tegaskan Bangunan Bukan SPPG