Mas Sudaryono Diminta 'Dar-Der-Dor' Bersihkan Rente MBG

photo author
Dede Farhan Kamil, Media Priangan
- Senin, 5 Oktober 2026 | 15:30 WIB
CEO Promedia Group Agus Sulistriyono meminta Sudaryono memperketat pengawasan dan berani membersihkan dugaan rente dalam program Makan Bergizi Gratis. (Ilustrasi By AI)
CEO Promedia Group Agus Sulistriyono meminta Sudaryono memperketat pengawasan dan berani membersihkan dugaan rente dalam program Makan Bergizi Gratis. (Ilustrasi By AI)

 

JAKARTA, Mediapriangan.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono diminta tidak ragu membongkar dugaan praktik rente dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang menyasar kebutuhan gizi jutaan anak tersebut dinilai terlalu besar jika sampai dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan tanpa memberikan kontribusi yang sepadan.

CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono menyatakan, dukungannya terhadap langkah Sudaryono yang mulai menyoroti berbagai persoalan dalam tata kelola MBG.

Menurut Agus, pembenahan tidak cukup berhenti pada peringatan. BGN perlu berani memeriksa kontrak, menelusuri aliran uang, serta menindak pihak yang terbukti membebani program.

Baca Juga: Viral Guru di Bogor Protes Cek Aroma MBG, BGN Sebut Guru Perlu Periksa Makanan Sebelum Dimakan

“Mas Dar, jangan berhenti pada peringatan. Bongkar polanya, periksa kontraknya, telusuri uangnya, dan keluarkan pihak yang terbukti membebani program,” kata Agus dalam opininya, Senin (5/10/2026).

Ia menyebut sedikitnya ada tiga pola yang perlu mendapat perhatian serius, yakni praktik penguasaan dapur melalui banyak yayasan, keberadaan broker atau perantara, serta dugaan setoran per porsi kepada pihak tertentu.

Agus menyoroti informasi mengenai adanya pengusaha yang mendirikan banyak yayasan untuk mengelola sejumlah dapur MBG.

Baca Juga: Pegawai SPPG Bantul Dipecat Buntut Video Diduga Olok-olok Korban Keracunan MBG Karo, Ini Alasan BGN

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui siapa sebenarnya pihak yang berada di balik pengelolaan yayasan-yayasan tersebut.

Pembatasan kepemilikan atau pengelolaan, kata dia, jangan hanya berlaku secara administratif. Jangan sampai satu kelompok justru memperluas penguasaan melalui sejumlah nama yayasan yang berbeda.

“Modal besar dan koneksi politik tidak boleh menjadi tiket perlakuan istimewa,” ujarnya.

Agus juga mengungkap pengalaman yang menurutnya dapat menjadi pintu masuk untuk memeriksa skema perantara dalam kemitraan MBG.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Dede Farhan Kamil

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Prabowo: TNI Harus Dekat dengan Rakyat

Senin, 5 Oktober 2026 | 21:31 WIB

Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI

Senin, 5 Oktober 2026 | 21:25 WIB

Kalapas Cibinong Dipecat, 13 Bangunan Tak Terdaftar

Senin, 5 Oktober 2026 | 15:20 WIB
X