"Perda KTR adalah bentuk komitmen nyata dalam mengendalikan tembakau dan mencegah perokok pemula. Jika pemimpin daerah tidak berkomitmen, upaya ini akan sulit tercapai," ujar Bima Arya.
Lebih lanjut, Bima Arya menambahkan bahwa perilaku merokok dalam keluarga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan anak, termasuk risiko stunting.
Data menunjukkan bahwa konsumsi rokok masih menjadi pengeluaran signifikan bagi rumah tangga, baik di perkotaan maupun perdesaan, setelah kebutuhan pokok seperti beras.
Hal ini dianggap sebagai salah satu tantangan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran untuk kebutuhan gizi keluarga.
Ketua Umum Adinkes, dr. M. Subuh, MPPM, menjelaskan bahwa pengendalian konsumsi rokok merupakan salah satu upaya penting dalam menekan angka stunting di Indonesia.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia saat ini berada di angka 21,5 persen, menurun tipis 0,1 persen dari tahun sebelumnya.
Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada akhir tahun 2024, yang menuntut kolaborasi yang lebih kuat dari berbagai pihak.
Adinkes pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang aktif menerapkan kebijakan KTR dan menyediakan layanan UBM untuk mendorong masyarakat berhenti merokok.
Sebanyak 29 kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia menerima penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam menjaga kualitas kesehatan dan lingkungan yang lebih sehat bagi warganya.***
Artikel Terkait
Bupati Ade Sugianto Terima Penghargaan CNN Indonesia Award 2024 atas Keberhasilan Program Ketahanan Pangan di Desa Cisayong
Yedi Rahmat Resmi Dilantik Sebagai PJs Bupati Tasikmalaya, Siap Pimpin Hingga Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Prediksi APBD Pemprov Jabar TA 2025 Akan Mengalami Penurunan Akibat Penerapan UU HKPD
Diskominfo Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Konten Literasi Digital Teraktif dan Finalis Satu Data Jabar Award 2024
DPRD Jawa Barat Tindak Lanjut Dugaan Pungutan Liar di SMAN 2 Depok, Ono Surono Tekankan Pentingnya Transparansi
DPRD Jawa Barat Minta DPD RI Provinsi Jabar Dukung Pencabutan Moratorium Daerah ke Pusat untuk Percepatan Pembangunan