Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah dilibatkan sejak awal proses pengadaan guna menjamin transparansi.
“Kami melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) agar proses pengadaan berjalan aman dan sesuai aturan,” ucap Nadiem.
Transparansi pengadaan, menurutnya, juga diperkuat dengan penggunaan sistem e-katalog dari LKPP.
“Pengadaan dilakukan lewat sistem e-katalog untuk meminimalkan konflik kepentingan,” ujarnya.
Terkait pemilihan jenis perangkat, Nadiem mengungkap bahwa Chromebook dipilih karena efisiensi harga dan fitur keamanannya yang dianggap sesuai untuk pendidikan.
“Chromebook lebih murah hingga 30 persen dan memiliki kontrol aplikasi yang melindungi siswa dari pornografi, judi online, dan gim,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa fitur keamanan tersebut tidak memerlukan biaya tambahan dari negara.
“Ini bisa mencegah akses ke konten negatif tanpa biaya tambahan lagi,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Kejagung Ungkap Kronologi Dugaan Suap Tim Legal PT Wilmar demi Vonis Lepas Kasus Korupsi CPO di PN Jakarta
KPK Sambut Dukungan Prabowo soal RUU Perampasan Aset: Harapan Baru Berantas Korupsi, Jangan Cuma Jadi Wacana!
Wacana KPK Soal Parpol Dapat Dana APBN Demi Tekan Korupsi, Istana Tanggapi, Bisa Jadi Bahan Diskusi di DPR
Eks Dirut Sritex Jadi Tersangka Korupsi Kredit Rp692 M, Dana Bank Diduga Dipakai Bayar Utang dan Beli Aset di Jogja-Solo
Kasus Korupsi Kredit Triliunan Sritex, Kejagung Sita iPad dan Laptop Saat Geledah Rumah Bos Iwan Lukminto
Wamenaker Desak Sritex Bayar Pesangon Eks Karyawan Meski Iwan Lukminto Terseret Kasus Korupsi Kredit Bank