Akses Penyeberangan Way Bungur Lampung Timur Disorot, Anak Sekolah Bertaruh Nyawa Naik Rakit Setiap Hari

“Terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah menelepon dan suruh menghentikan video saya, saya tidak akan berhenti sebelum jembatan Kali Pasir, Way Bungur ini benar-benar terbangun,” tegasnya.

Ia menilai kondisi ini sangat membahayakan generasi muda di daerah tersebut.

“Kasihan saya, anak didik generasi bangsa ini. Desa Kali Pasir ini berdiri dari tahun 1960, sekarang 2024. Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Kalian digaji dari rakyat, tapi fasilitas rakyat tidak diutamakan,” tambahnya.

Baca Juga: Siswa SMKN 1 Ciomas Lompat ke Sungai Cisadane Bogor, Sekolah Ungkap Kronologi dan Bantah Bullying

Menurutnya, rakit yang digunakan sudah rapuh dan tidak dilengkapi alat keselamatan.

“Kayak gini coba, nggak ada satu pun alat keselamatan mereka. Jadi, ini nggak ada yang menjamin keselamatan mereka. Perahu ini juga udah rapuh, geram aku,” tuturnya.

Ia menyebut jarak tempuh rakit untuk menyeberangi sungai mencapai sekitar 700 meter, sehingga risiko semakin besar, terutama bagi anak-anak sekolah.

Menanggapi viralnya persoalan akses penyeberangan di Way Bungur Lampung Timur, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyatakan telah meninjau langsung lokasi tersebut.

Baca Juga: Hujan Deras Picu Huntara Palembayan Kebanjiran, Warga Agam Sumbar Berjibaku Cegah Air Masuk Rumah

“Jembatan di lokasi itu panjangnya kurang lebih 100 meter. Jika dibangun sendiri oleh pemerintah kabupaten, saat ini kami belum mampu karena keterbatasan anggaran,” ucap Ela, dikutip dari laman resmi Pemkab Lampung Timur pada Senin, 2 Februari 2026.

“Namun, kami tidak tinggal diam dan terus berupaya agar jembatan tersebut dapat segera dibangun,” lanjutnya.

Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah merencanakan pembangunan Jembatan Merah Putih pada triwulan pertama 2026. Untuk pembangunan jembatan permanen di Way Bungur Lampung Timur, dibutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar, sementara kemampuan daerah baru mencapai hampir Rp19 miliar dan masih menunggu dukungan dari Pemerintah Pusat.***