Jawa Barat Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah 2029, Herman Suryatman Dorong Transformasi Pemerintahan

BANDUNG, Mediapriangan.com - Target besar disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan. Jawa Barat membidik posisi sebagai provinsi pertama yang bebas dari anak tidak sekolah pada 2029.

Target tersebut dibarengi pembenahan di internal pemerintahan. Transformasi pemerintahan menjadi salah satu strategi yang didorong, mencakup perubahan pada aparatur sipil negara, kelembagaan, hingga sistem manajemen kinerja.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan agenda tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Rumah Terbakar di Aceh Tengah, Guru SDN 1 Bebesen Suryati Menangis: Semua yang Dimiliki Ludes

"Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Menurut Herman Suryatman, upaya menangani anak tidak sekolah tidak dapat ditempatkan hanya sebagai agenda sektoral. Pemerintah daerah memandang persoalan tersebut sebagai kebutuhan strategis agar setiap anak memperoleh hak dan kesempatan untuk menempuh pendidikan.

Untuk mengejar target tersebut, Jawa Barat membutuhkan transformasi pemerintahan yang mampu membuat kebijakan berjalan lebih efektif. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aparatur, tetapi juga kelembagaan dan pola pengelolaan kinerja.

Baca Juga: 293 Santri Diduga Keracunan MBG di Sidoarjo, Dirawat di 8 Rumah Sakit hingga SPPG Akan Diperiksa

Herman Suryatman mengatakan Pemprov Jawa Barat berkomitmen mempercepat pencegahan sekaligus penanganan anak tidak sekolah. Langkah itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sinergi Lintas Sektor Dibutuhkan

Persoalan anak tidak sekolah dinilai tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah provinsi seorang diri. Jawa Barat perlu menggerakkan pemerintah kabupaten dan kota, perangkat daerah, sektor pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Herman Suryatman menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menentukan langkah yang tepat sasaran. Setiap pihak memiliki peran dalam menemukan persoalan yang membuat seorang anak tidak melanjutkan pendidikan sekaligus menentukan bentuk penanganannya.

Baca Juga: Diduga Hendak Kabur ke Palembang, Pria 31 Tahun Diringkus Terkait Kasus Jasad Wanita dalam Kardus di Bandung