Bupati Ciamis Dorong Sensus Ekonomi 2026, Upaya Wujudkan Ciamis Satu Data untuk Perencanaan Pembangunan

photo author
Yiyin Sulastri, Media Priangan
- Selasa, 3 Maret 2026 | 21:59 WIB
Bupati Ciamis menerima BPS Ciamis membahas Sensus Ekonomi 2026 untuk memperkuat Ciamis Satu Data sebagai dasar kebijakan ekonomi daerah, pada Selasa, 3 Maret 2026. (Dok. Prokopim Ciamis)
Bupati Ciamis menerima BPS Ciamis membahas Sensus Ekonomi 2026 untuk memperkuat Ciamis Satu Data sebagai dasar kebijakan ekonomi daerah, pada Selasa, 3 Maret 2026. (Dok. Prokopim Ciamis)

 

CIAMIS, Mediapriangan.com - Upaya memperkuat basis data pembangunan kembali ditegaskan Bupati Ciamis dalam pertemuan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.

Dalam agenda tersebut, Bupati Ciamis menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah penting mewujudkan konsep Ciamis Satu Data.

Pertemuan antara Bupati Ciamis dan jajaran BPS Kabupaten Ciamis berlangsung di Pendopo Bupati pada Selasa, 3 Maret 2026.

Agenda tersebut membahas berbagai persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data ekonomi daerah.

Baca Juga: Bupati Ciamis dan Polres Matangkan Operasi Ketupat 2026, Arus Mudik Idul Fitri 1447 Diprediksi Capai 143,9 Juta

Dalam pertemuan itu, Bupati Ciamis didampingi sejumlah pejabat pemerintah daerah, mulai dari Asisten Daerah hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menghadirkan sistem data yang terintegrasi melalui konsep Ciamis Satu Data.

Menurut Bupati Ciamis, ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Tanpa dukungan data ekonomi daerah yang valid, proses pengambilan keputusan dinilai tidak akan berjalan optimal.

Baca Juga: Sampah Bisa Bayar PBB, Bupati Herdiat Ungkap Rahasia Pengelolaan Sampah di Tarling Rancah Ciamis

"Selama ini saya sangat mendambakan hadirnya 'Ciamis Satu Data'. Bagi saya, pemerintah mustahil dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya pijakan data yang valid," ungkap Herdiat.

Menurutnya, hingga kini perbedaan data antar kementerian dan lembaga masih sering terjadi, kondisi yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Ia menilai akurasi data ekonomi daerah sangat dibutuhkan terutama ketika pemerintah harus mengambil langkah intervensi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Didit Fauzi Hendrian

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X