WTP Ketujuh Jadi Momentum Percepat Kesejahteraan Warga Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian yang diterima di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Rabu (10/6/2026) tersebut menjadi raihan WTP ketujuh secara berturut-turut bagi Kabupaten Tasikmalaya. Prestasi tersebut sekaligus memperkuat rekam jejak daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat. Keduanya menilai capaian itu merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang terus mengawal pembangunan daerah.

Baca Juga: Open Bidding Sekda Tasikmalaya Jangan Sekadar Formalitas

Bupati Cecep Nurul Yakin menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut. Menurutnya, pencapaian itu menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas hasil pemeriksaan BPK. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang terus memberikan dukungan dan doa kepada pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pembangunan,” kata Cecep.

Meski demikian, Cecep menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan program agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Seleksi Sekda Kabupaten Tasikmalaya Masuk Tahap Asesmen, Empat Kandidat Bersaing Ketat

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus menjadikan hasil evaluasi BPK sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

“Yang paling penting bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, apresiasi juga datang dari Ketua Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim. Ia menilai keberhasilan mempertahankan WTP selama tujuh tahun berturut-turut menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik.

Baca Juga: Rachmat Amir Sudyana Soroti Lemahnya Fondasi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya

Namun, Hidayat mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai simbol penghargaan administratif semata. Menurutnya, opini WTP harus menjadi landasan untuk memperkuat praktik pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“WTP jangan hanya menjadi kebanggaan seremonial. Yang lebih penting adalah bagaimana predikat itu mencerminkan pengelolaan anggaran yang kredibel, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.