Open Bidding Sekda Tasikmalaya Jangan Sekadar Formalitas

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Proses seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, menjadi momentum penting untuk menghadirkan figur birokrat yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Jabatan Sekda dinilai sangat strategis karena menjadi motor penggerak birokrasi sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan seluruh perangkat pemerintahan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Supriadi menegaskan, proses open bidding harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada kualitas calon yang akan memimpin birokrasi daerah.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian utama panitia seleksi maupun para pemangku kepentingan dalam menentukan figur Sekda definitif Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: Kabid Jalan dan Jembatan Mundur, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Sistem Mutasi Pejabat

Integritas dan Rekam Jejak Menjadi Fondasi Utama

Andi menilai, aspek pertama yang harus diperhatikan adalah track record atau rekam jejak para peserta seleksi.

Integritas, kata dia, merupakan modal dasar yang tidak bisa ditawar dalam mengemban jabatan Sekda.

"Jabatan Sekda bukan hanya soal kemampuan administratif, tetapi juga menyangkut keteladanan, kredibilitas, serta integritas yang telah terbukti selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara," ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Andi, rekam jejak yang bersih dari persoalan hukum, disiplin, maupun penyalahgunaan kewenangan menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan seorang kandidat.

Selain itu, pengalaman memimpin organisasi pemerintahan dan kemampuan membangun hubungan kerja yang baik juga harus menjadi bahan pertimbangan.

Ia menambahkan, masyarakat saat ini menginginkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, figur Sekda yang terpilih harus mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Baca Juga: Linmas Terancam Tanpa Insentif, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Sebut Belanja Protokol Masih Miliaran

Kompetensi Manajerial Menentukan Kinerja Birokrasi