Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, sebelumnya menyatakan bahwa DPRD siap mendukung anggaran untuk merealisasikan program ini.
“Program ini bertujuan memastikan pendidikan gratis tidak hanya dirasakan oleh siswa sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta,” katanya, Jumat, 4 Oktober 2024.
Menurut Khoirudin, program ini akan meningkatkan pemerataan pendidikan bagi lebih dari 238.000 siswa dari keluarga tidak mampu.
Latar Belakang dan Tujuan Program
Peluncuran program ini direncanakan pada Juli 2025 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini menjadi solusi atas masalah seperti kurangnya kapasitas di sekolah negeri, kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta penggunaan KJP Plus yang kurang tepat sasaran.
“Sekolah swasta gratis akan menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan membantu sekolah swasta kecil yang kesulitan mendapatkan siswa,” terang Justin Adrian, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Minggu, 10 November 2024.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI akan memperluas kerja sama dengan sekolah swasta melalui skema PPDB Bersama, yang tahun 2024 telah melibatkan 406 sekolah untuk menampung 8.426 siswa.
Penyesuaian KJP Plus dan Tantangan Teknis
Pemerintah juga tengah menyesuaikan mekanisme penyaluran KJP Plus. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah penggunaan sistem nontunai untuk mencegah penyalahgunaan bantuan.
“KJP Plus tidak hanya membantu keluarga kurang mampu, tetapi juga mendukung pendidikan berkualitas dengan lebih tepat sasaran,” ungkap Sarjoko.
Dengan uji coba ini, diharapkan anak-anak Jakarta dari berbagai kalangan memiliki akses pendidikan yang setara, sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta.***