Mediapriangan.com - Sorotan tajam kembali tertuju pada verifikasi identitas di bandara dan maskapai setelah mencuatnya Kasus Bilqis, seorang anak enam tahun yang berhasil dibawa pelaku dari Makassar hingga Jambi tanpa hambatan berarti.
Auditor Kepolisian Madya Tingkat II Itwasum Polri, Manang Soebeti, menyebut lemahnya pemeriksaan sebagai faktor utama terjadinya kelalaian dalam rantai pengawasan keamanan transportasi.
Manang menilai bahwa standar operasional prosedur seharusnya menuntut pemeriksaan berlapis terhadap seluruh penumpang, termasuk anak di bawah umur yang belum memiliki kartu identitas.
Baca Juga: Pemeriksaan 46 Saksi Ungkap Fakta Baru Ledakan SMAN 72 Jakarta dan Kondisi Terduga Pelaku
“Bandara maupun maskapai harus melakukan verifikasi identitas para penumpangnya,” ujar Manang dalam unggahan Instagram pribadinya, Jumat, 14 November 2025.
Ia menekankan, kewajiban verifikasi identitas tidak hanya berhenti pada proses check-in, tetapi juga harus dipertegas di area keberangkatan untuk memastikan kesesuaian data dokumen resmi milik setiap penumpang.
Menurut Manang, anak di bawah umur yang belum memiliki KTP tetap wajib diverifikasi menggunakan dokumen sah.
“Bagaimana dengan anak kecil yang usianya masih di bawah 17 dan belum memiliki KTP atau masih balita? Tentunya tetap harus dimintai ID yaitu kartu keluarga,” tegasnya.
Baca Juga: Bunda PAUD Ciamis Hadiri Gala Dinner Nasional 2025 dan Dorong Penguatan Layanan PAUD
Ia menyebut kelalaian pihak bandara dan maskapai dalam melakukan verifikasi identitas telah membuka peluang besar bagi pelaku membawa Bilqis melintasi ribuan kilometer.
“Keamanan bandara atau maskapai penerbangan sendiri bisa dikatakan teledor,” tuturnya.
Celah prosedural tersebut dinilai menjadi titik lemah dalam sistem keamanan transportasi, membuat perpindahan korban dari satu moda transportasi ke moda lain berlangsung tanpa terdeteksi.
Baca Juga: Dinas Pariwisata Ciamis Kolaborasi Kembangkan Desa Wisata Jalatrang Lewat Pendampingan 9 Bulan
Manang menyebut pergerakan Bilqis dari Makassar hingga Jambi, melalui pesawat dan kemudian mobil, menjadi bukti bahwa SOP yang mengatur verifikasi identitas tidak berjalan optimal.