"Anggaran puluhan miliar rupiah yang terus keluar setiap tahun seharusnya sebagian bisa diarahkan untuk investasi infrastruktur PJU yang lebih mandiri dan berkelanjutan, bukan hanya untuk membiayai operasional rutin," tegas Kepler.
Tak hanya itu, Kepler juga mendorong adanya benchmarking anggaran PJU dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Menurutnya, perbandingan ini penting untuk mengukur kewajaran anggaran.
Baca Juga: DPRD Sebut, Kebijakan Parkir No Karcis, No Bayar Hanya Kosmetik Tanpa Substansi
"Jika biaya PJU Kota Tasikmalaya jauh lebih tinggi dibanding kota sekelasnya, maka evaluasi menyeluruh tidak bisa dihindari, " Ucapnya.
Kepler juga merekomendasikan agar dalam jangka pendek, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya bersama SKPD terkait memaparkan secara rinci kepada DPRD mengenai breakdown anggaran PJU, sebaran titik lampu, tingkat kerusakan, hingga hasil evaluasi dan audit tahun-tahun sebelumnya.
"Harus ada langkah kongkrit, kita rekomendasikan Dishub memaparkan terkait PJU secara rinci di DPRD, " Ujarnya.
Untuk jangka menengah kata dia, pihaknya mendorong kajian serius terkait konversi lampu konvensional ke LED, pemasangan sistem monitoring otomatis PJU, serta kemungkinan renegosiasi kontrak jika pengelolaan PJU melibatkan pihak ketiga.
"Sementara untuk jangka panjang, kita meminta adanya roadmap modernisasi PJU Kota Tasikmalaya, termasuk penerapan smart lighting system, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan skema pembiayaan kreatif agar beban APBD tidak terus membengkak," Katanya.
Kepler juga memastikan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya akan memanggil Dinas Perhubungan dan SKPD terkait melalui mekanisme hearing.
DPRD juga mendorong audit khusus pengelolaan PJU, serta pengecekan lapangan untuk memverifikasi kondisi lampu jalan yang sebenarnya.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efisien, wajar dan berdampak bagi keselamatan serta kenyamanan masyarakat," terang Kepler.***