Abdul Aziz juga mengungkapkan kekecewaannya karena beberapa kali upaya audiensi yang dilakukan PMII ke Balekota tidak pernah dihadiri langsung oleh Wali Kota. Hal tersebut membuat pihaknya menyimpulkan bahwa ruang dialog dengan pemerintah masih belum terbuka secara maksimal.
Baca Juga: Sidak DPRD Kota Tasikmalaya Ungkap Keluhan Warga soal Galian C di Bungursari
“Kami menyayangkan sikap pimpinan daerah yang sulit ditemui. Kritik dan masukan seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan bersama,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, PMII Kota Tasikmalaya juga menyampaikan 10 tuntutan, di antaranya optimalisasi pelayanan bagi korban kekerasan dan perundungan, validasi data kemiskinan, perbaikan tata kelola sampah, penguatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, serta penghentian alih fungsi lahan pertanian.
Setelah hampir dua jam menyampaikan aspirasi, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib. Meski demikian, PMII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak pada masyarakat.***