Sebagai bentuk keberlanjutan program, Bupati Herdiat juga menginstruksikan jajarannya agar program fasilitasi sertifikasi produk bagi UMKM kuliner terus diperluas tanpa henti sepanjang tahun 2026.
Upaya ini dinilai vital demi menjamin aspek legalitas pembeli, memperluas jangkauan pasar, serta memperkokoh daya saing komoditas lokal.
Fondasi Kenyamanan dan Keamanan Konsumen
Selaras dengan visi bupati, dinas teknis yang membidangi sektor pariwisata menegaskan bahwa esensi dari program ini adalah kepastian bagi konsumen.
Destinasi kuliner masa kini tidak boleh hanya sekadar menjual keunikan rasa, melainkan wajib memberikan garansi kesehatan dan kehalalan yang valid bagi para pengunjung.
Mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Sekretaris Dinas, Udenk, memaparkan tujuan utama di balik standardisasi kawasan kuliner terpadu ini.
''Melalui Zona KHAS, kami ingin menghadirkan pusat kuliner yang tidak hanya unggul dari sisi rasa, tetapi juga memberikan kepastian halal, aman, dan sehat,'' ungkapnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ekosistem
Keberhasilan pembentukan ekosistem industri halal di Ciamis ini merupakan buah dari kerja keras kolektif. Kegiatan kurasi dan pembinaan mutu yang menjadi fondasi awal Zona KHAS ini terselenggara berkat inisiasi dari Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
Lembaga bank sentral tersebut bersinergi erat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat, Halal Center Salman ITB, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat.
Kerja sama multisektoral antara birokrasi, otoritas moneter, akademisi, dan lembaga pemeriksa halal ini diharapkan menjadi cetak biru yang solid dalam membangun kedaulatan ekonomi warga berbasis industri halal yang berkelanjutan.***