TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Keikutsertaan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam forum Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan banyak mendapat sorotan. Masyarakat menilai kehadiran jajaran Pemkot pada ajang tersebut tentu menguras energi, waktu, dan anggaran daerah yang tidak sedikit.
Di tengah kondisi APBD Kota Tasikmalaya yang harus terus waspada terhadap ancaman defisit, perjalanan ke Medan kemarin tidak boleh sekadar menjadi ajang seremonial, studi banding tanpa bekas, atau hanya menjadi ajang bertukar kartu nama di ruang pameran.
Masyarakat Kota Tasikmalaya hari ini tidak membutuhkan laporan normatif bahwa Pemkot telah menyerap praktik terbaik atau memperluas jejaring.
Baca Juga: HUT ke-118 INI, 95 Notaris Kota Tasikmalaya Perkuat Hukum Waris Islam untuk Cegah Sengketa Waris
"Publik kini menanti oleh-oleh konkret yang dibawa pulang oleh Wali Kota Tasikmalaya, H. Viman Alfarizi Ramadhan, beserta jajaran delegasinya," ujar Myftah Farid, S.IP., Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya yang juga Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya.
Menurut Farid, masyarakat membutuhkan bukti pertanggungjawaban nyata bahwa keikutsertaan dalam forum nasional tersebut mampu menghasilkan solusi yang terimplementasi, bukan sekadar dokumen laporan di atas meja kerja.
Dalam Rakernas APEKSI 2026, Pemkot Tasikmalaya secara aktif berburu solusi untuk mengatasi tantangan fiskal daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penjajakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Pengelolaan Parkir Swasta Disorot DPRD Kota Tasikmalaya, Perwalkot 17 Tahun 2025 Jadi Sorotan
Terkait realisasi cetak biru (blueprint) pembiayaan KPBU, Pemkot harus segera memaparkan proyek infrastruktur atau layanan publik mana saja di Kota Tasikmalaya yang akan menggunakan skema KPBU hasil adaptasi dari kota lain. Kita tidak bisa terus-menerus bertumpu pada APBD yang terbatas.
"Masyarakat menunggu proposal konkret investasi yang transparan agar pembangunan fasilitas publik tidak mandek. Kedua, peningkatan ekosistem PAD melalui digitalisasi sektor pajak dan retribusi," ujarnya.
Kebocoran potensi PAD harus disumbat dengan meniru sistem digitalisasi retribusi pasar, parkir, pajak hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan yang telah sukses diterapkan di kota-kota maju peserta APEKSI 2026. Target kenaikan PAD harus dipatok secara terukur dalam jangka menengah, bukan sekadar angka di atas kertas.
Ketiga, aktualisasi tata kelola sampah berkelanjutan dan berbasis teknologi. Permasalahan sampah perkotaan masih menjadi pekerjaan rumah menahun yang menantang bagi Kota Tasikmalaya. Oleh-oleh gagasan dari Medan harus segera dituangkan ke dalam masterplan pengelolaan lingkungan kota yang baru.
Pemkot dituntut merumuskan program yang mampu mengubah perilaku masyarakat di hulu (pengurangan sampah rumah tangga) sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna mengadopsi teknologi pengolahan sampah modern di hilir. Tanpa tindakan aktual, transfer pengetahuan ini hanya akan menguap menjadi wacana pengelolaan lingkungan yang usang.
Artikel Terkait
WTP Kota Tasikmalaya Raih Rekor 10 Kali Beruntun, LKPD 2025 Kembali Diganjar Opini Tertinggi BPK
Bank Indonesia Ajak Kaum Disabilitas Kota Tasikmalaya Cinta Bangga Paham Rupiah Lewat Edukasi Inklusif
Pawai Obor Tahun Baru Islam 1448 H Meriahkan Kota Tasikmalaya, Ribuan Masyarakat Tumpah ke Jalan
Kasus TB Kota Tasikmalaya Tembus 1.306 Orang, Dinkes Temukan Ribuan Suspek hingga Mei 2026
Harga Kedelai Masih Tinggi, Perajin Tahu Kota Tasikmalaya Banting Harga, Diky Chandra Minta Kompak
Dampak Kemarau di Kota Tasikmalaya, Kasus ISPA Tembus 6.811 Balita dan Anak, Dinas Kesehatan Waspada