TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi, sejumlah capaian dan tantangan mulai menjadi bahan evaluasi publik.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan tingginya kebutuhan pembangunan, pemerintah daerah dinilai menghadapi ujian besar dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Akademisi Tasikmalaya, Basuki Rahmat, menilai periode satu tahun pertama pemerintahan Cecep-Asep merupakan fase penting yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa tahun ke depan.
Baca Juga: Aset Kabupaten Tasikmalaya Tetap Dipakai KPU Kota Tasikmalaya, Pinjam Pakai Berlanjut Tanpa Sewa
Menurutnya, kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan akibat pengurangan dana transfer pemerintah pusat hingga Rp312 miliar memaksa pemerintah daerah mencari berbagai terobosan agar program pembangunan tetap berjalan.
"Saat ini pemerintah daerah berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi masyarakat membutuhkan percepatan pembangunan, terutama infrastruktur jalan. Namun di sisi lain kemampuan anggaran daerah mengalami keterbatasan," kata Basuki, Selasa (2/6/2026).
Dalam kondisi tersebut, keputusan Pemkab Tasikmalaya mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai sekitar Rp230 miliar hingga Rp235 miliar, dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Baca Juga: Rachmat Amir Sudyana Soroti Lemahnya Fondasi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Dana pinjaman tersebut direncanakan digunakan untuk memperbaiki puluhan ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Infrastruktur jalan yang memadai diyakini dapat memperlancar aktivitas ekonomi, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.
Meski demikian, Basuki mengingatkan, keberanian mengambil kebijakan pembiayaan melalui pinjaman harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang disiplin dan terukur.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan kemampuan membayar kewajiban utang tetap terjaga melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi berbagai sumber penerimaan yang tersedia.
Selain persoalan fiskal, ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas birokrasi pasca-Pilkada.