Dugaan tersebut, kata dia, berdampak pada penurunan kualitas pekerjaan, mulai dari pengurangan volume pekerjaan, penurunan spesifikasi material, hingga meningkatnya risiko kegagalan konstruksi.
"Kami menduga terdapat praktik penyunatan anggaran yang dilakukan secara terstruktur oleh oknum tertentu. Dugaan ini harus dibuktikan melalui audit investigatif yang independen," ujarnya.
Jaman Muda juga mengingatkan agar program koperasi tidak berubah menjadi kepentingan segelintir pihak.
Baca Juga: Pelatihan HACCP di Kota Tasikmalaya, Diky Chandra: Dapur yang Melanggar Ketentuan Bisa Diberhentikan
Menurut Fadlan, koperasi seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan dijadikan proyek yang menguntungkan kelompok tertentu.
Atas dasar itu, Jaman Muda meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif terhadap aliran dana Program KDMP di Kabupaten Tasikmalaya.
Fadlan juga meminta seluruh dokumen anggaran, mulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), BOQ, hingga kontrak pekerjaan dibuka kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
"Kami mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya segera memanggil seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program KDMP untuk memberikan penjelasan secara terbuka," ujarnya.
Fadlan menegaskan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan hukum. Menurut dia, langkah itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola Program KDMP maupun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait tuduhan dan dugaan yang disampaikan Jaman Muda Tasikmalaya.***