TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Dinilai belum menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas, kinerja Pemkot Tasikmalaya mendapat sorotan keras dari berbagai elemen masyarakat termasuk aktivis dan pegiat sosial.
Mereka menilai, roda pemerintahan Pemkot Tasik masih mandek atau tidak memiliki konsep yang jelas. Buruknya tata kelola birokrasi menjadi akar dari mandeknya pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.
Hal itu disampaikan Komponen 96 Habib bersama Ketua Pembina Yayasan PADI Nusantara, Iwan Restiawan. Menurut Habib, Wali Kota Tasikmalaya saat ini tidak memiliki roadmap kepemimpinan yang terukur. Tidak ada visi besar yang diterjemahkan dalam program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Yang namanya pemimpin itu harus punya roadmap (peta jalan) atau harus memiliki rencana terperinci, terarah, dan bertahap mengenai bagaimana sebuah tujuan akan dicapai. Sementara saya melihat sebagai Walikota Tasikmalaya Viman Alfarizi tidak punya roadmap sehingga dalam menjalankan pemerintahan tidak jelas, " Ujar Habib, Kamis (17/9/2026).
Habib menyebut, antara eksekutif dan legislatif tidak ada komunikasi apalagi dengan yudikatif. Sehingga kata dia yang terjadi hari ini semua fungsi di bawah pemerintah tidak jelas tupoksinya.
"Misal polisi kerjaannya apa, kejaksaan kerjaannya apa, TNI kerjaannya apa, dengan kondisi seperti itu menjadikan roda pemerintahan pemerintah daerah menjadi tidak jelas," ujarnya.
Viman juga dianggap tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin Kota Tasik. Sampai saat ini memimpin, capaian wali kota itu apa saja, hampir tidak ada.
"Dibilang tidak kerja dia dapat fasilitas, dibilang kerja dia tidak kelihatan bekerja karena tidak ada hasilnya," Kata Habib.
Bahkan sekarang dibanding wakil wali kota masyarakat melihat kinerja wakil wali kota dari sisi eksistensi pekerjaan lebih menonjol dibanding wali kota.
"Dari situ timbul pertanyaan apakah menonjolnya wakil walikota itu karena kebutuhan pekerjaan ataukah karena disuruh oleh walikota karena walikota nya tidak mampu, " Ucap Habib.
Baca Juga: KMP Kota Tasikmalaya Terkendala Regulasi, Potensi Distribusi Subsidi Dinilai Besar
Dengan kondisi seperti itu, yang menjadi korban adalah masyarakat termasuk pegawai negeri sipil di bawahnya.
Seperti proses pembangunan fisik tidak jalan dengan alasan anggaran, TPP PNS dipotong, itu kan kedholiman yang dibuat oleh pemimpin.