Bagian kedua adalah kesadaran keberadaan sebuah realitas yang akan menggantikan realitas yang rusak tersebut.
Baca Juga: Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Tasikmalaya Jadi Sorotan Provinsi
Kedua hal ini lanjut dia, harus ada, agar aktivitas perubahan menjadi tujuan, dan bisa berjalan searah dengan maksud yang telah ditentukan sehingga tidak menjadi sebuah aktivitas yang sia-sia. Tidak memiliki arah pasti dan tujuan yang jelas.
Dia menyebutkan, bergeraknya mahasiswa karena kerusakan badan kezaliman yang semakin nyata di negeri ini akibat penerapan sistem kapitalisme demokrasi.
Asas kebebasan telah melahirkan penderitaan umat. Kebebasan beragama menjadikan manusia seenaknya menghamba pada materi tidak lagi melihat halal dan haram.
Baca Juga: Penerimaan Dibuka 12-21 September 2022, Ini Syarat dan Cara Daftar Tamtama Polri Online 2022
Lebih lanjut Tawati menuturkan, kebebasan berpendapat, menyebabkan manusia asal berbicara, menghina dan memelintir ajaran agama, hukum, dan aturan yang ada demi kepentingan diri dan golongannya.
Sementara kebebasan berperilaku menyebabkan manusia tak ada bedanya dengan hewan.
Dan terakhir, kebebasan kepemilikan menyebabkan manusia bersifat omnivor dan kanibal, mengambil dan memakan segala harta termasuk yang bukan miliknya, atau bahkan istilah teman makan teman pun sering terjadi.
Baca Juga: Cara Cek Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, Rp600.000 Cair Mulai Senin 12 September 2022
Maka tak heran jika kemusyrikan, koruptor, mafia peradilan, mafia tanah, mafia minyak goreng, pornografi, pornoaksi, serta menghalalkan segala cara demi harta dan tahta, marak dipertontonkan.
"Lengkaplah sudah sistem Demokrasi Sekuler dan sistem Ekonomi Kapitalis yang rusak melahirkan masyarakat yang juga rusak," ucap Tawati.
Maka kata dia, jika mengharapkan perubahan kepada kondisi yang lebih baik, haruslah menyerukan perubahan sistem yang mendasar, bukan sekadar ganti orang atau kebijakan.
Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kembali Menyuarakan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik
Bahkan perubahan sebatas orang atau kebijakan tanpa disertai perubahan sistem akhirnya malah menghadirkan “Pembajak” yang tidak senang melihat terjadinya perubahan dan malah membalikkan ke keadaan semula.