DAK Infrastruktur Jalan Hilang, Pemkab Tasikmalaya Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Kondisi Daerah

"Rencananya akan ada pembahasan khusus untuk Jabar Selatan, karena ada Perpres 87 itu. Tapi pembahasan itu juga bukan kewenangan kami," katanya. 

Baca Juga: Ini Dia 2 Destinasi Wisata Bogor Rasa Eropa, Yang Pantas Anda Kunjungi

Dia menegaskan, agar setiap OPD di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, untuk bergerak cepat dalam memproses program kegiatan khususnya berkaitan dengan infrastruktur.

"Kami akan memastikan seluruh program kegiatan segera lelang dan  akselerasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Sehingga anggaran terserap. Kami akan terus memantau itu, terutama di Dinas Pekerjaan Umum," ujar Cecep yang juga koordinator pengawasan. 

Sebab jelas Cecep, mencari uang untuk pembangunan itu susah. Jangan sampai ketika ada anggaran, kemudian tidak terserap gara-gara lambat lelang atau tidak ditangani oleh SDM yang memadai.

Baca Juga: Fantastis, Inilah Harga Jaket Yang Dipakai Nikita Willy

Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto berharap, agar pemerintah pusat melihat kondisi di daerah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Meskipun permasalahan infrastruktur itu kata dia, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa darah kota maupun kabupaten lainnya di Indonesia.

Sementara itu, Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Roni A Syahroni mengaku, pemerintah akan kesulitan untuk membangun infrastruktur jalan yang saat ini menjadi salah satu persoalan primadona di Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: Percepat Kekebalan Kelompok di Kabupaten Ciamis, BIN Buka Layanan Vaksinasi di Forum Pengajian

Meskipun terang dia, ada ruang-ruang yang masih bisa dimanfaatkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Dalam kondisi terdesak, kita bisa saja mencoba lakukan pergeseran DAU. Tetapi itu sangat berat, karena akan mengganggu pendanaan untuk proyeksi lain," ucap Roni.***