Bantah Jadi Oposisi Formal, PDIP Isyaratkan Akan Ajukan Opsi Kerja Sama Politik kepada Pemerintahan Prabowo

“Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” tuturnya.

Baca Juga: RUU Polri Segera Dibahas, DPR RI Beri Bocoran Rencana Pembahasan dan Prosesnya dalam Waktu Dekat

Mengenai peluang PDIP menempatkan kader di kabinet Prabowo-Gibran, Basarah mengatakan hal itu merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati.

Namun, ia meyakini komunikasi antara Megawati dan Prabowo tetap terjaga dengan baik.

“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” ujarnya.***