Bantah Jadi Oposisi Formal, PDIP Isyaratkan Akan Ajukan Opsi Kerja Sama Politik kepada Pemerintahan Prabowo

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Sabtu, 5 April 2025 | 11:30 WIB
Potret Megawati bertemu Prabowo Subianto pada 2019 lalu di kediaman Megawati. (Rakyat Sultra)
Potret Megawati bertemu Prabowo Subianto pada 2019 lalu di kediaman Megawati. (Rakyat Sultra)

Mediapriangan.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut akan membuka ruang untuk kerja sama politik dengan Presiden Prabowo Subianto jika keduanya bertemu secara langsung.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, saat ditemui di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, Jumat 4 April 2025.

“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah.

Baca Juga: Tarif Listrik April-Juni 2025 Tetap! Bahlil Pastikan Nonsubsidi dan Subsidi Aman Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Ia menjelaskan bahwa semangat kerja sama ini merupakan cerminan dari nilai-nilai gotong royong dalam Pancasila.

Menurutnya, PDI-P ingin berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kerja sama tersebut.

“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Tarif Listrik Bulan April-Juni 2025 Tetap! Pemerintah Pastikan Nonsubsidi dan Subsidi Aman, Tak Ada Kenaikan Biaya

Meski membuka peluang kerja sama, Basarah menegaskan bahwa bentuknya belum tentu berupa bergabung dalam koalisi formal.

Ia menyebut masih banyak bentuk kerja sama yang bisa dilakukan demi kepentingan bangsa.

“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” tegasnya.

Baca Juga: Hasil Sidang Isbat: Hilal Tak Terlihat, Idul Fitri 1 Syawal 1446 H Resmi Jatuh pada Senin, 31 Maret 2025

Menjawab pertanyaan soal potensi ketiadaan oposisi jika PDIP bergabung, Basarah menjelaskan bahwa partainya tidak mengenal konsep oposisi-koalisi secara formal.

Dalam sistem presidensial Indonesia, kata dia, pengawasan tetap bisa dilakukan oleh partai politik melalui kader di parlemen.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X